KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1972

TENTANG

ORGANISASI LEMBAGA SANDI NEGARA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang        :    bahwa dalam rangka usaha melaksanakan penertib­an Aparatur dan Administrasi Pemerintahan, di­pandang perlu untuk menetapkan kembali keduduk­an dan organisasi Djawatan Sandi sebagaimana di atur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 1960.

 

Mengingat          :    1.      Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

                                 2.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971.

 

M E M U T U S K A N :

 

Mentjabut           :    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 1960.

 

Menetapkan        :    KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA SANDI NEGARA.

 

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

 

Pasal 1

Lembaga Sandi Negara merupakan suatu badan pusat persandian jang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung-djawah kepada Presiden.

Pasal 2 …

Pasal 2

                                 Lembaga Sandi Negara mempunjai fungsi untuk mengkoordinir, mengatur dan menjelenggarakan hubungan persandian setjara tertutup dan rahasia antara aparatur negara baik di Pusat maupun Daerah dan hubungan persandian keluar negeri.

 

Pasal 3

                                 (1).   Untuk dapat menjelanggarakan fungsinja, Lembaga Sandi Negara mempunjai tugas sebagai berikut :

a.         Menetapkan kebidjaksanaan pelaksanaan dibidang persandian Negara sesuai dan berdasarkan kebidjaksanaan umum Pemerintah ;

b.        Mengatur, mengkoordinasikan dan mengen­dalikan hubungan persandian dan kegiat­an-kegiatan badan-badan persandian terutama dalam pengamanan dan pemberitaan rahasia negara ;

c.        Menjelenggarakan pendidikan chusus dibidang persandian;

d.        Menjelenggarakan penelitian dan pengem­bangan persandian ;

e.        Menjelenggarakan koordinasi penggunaan personil maupun materiil persandian.

                                 (2).   Dalam hal-hal jang bersangkutan dengan pe­nentuan kebidjaksanaan pelaksanaan bidang persandian jang berhubungan dengan bidang intelidjen, termasuk dalam hal ini, peng­amanan personil, materiil dan keterangan-keterangan, Kepala Lembaga Sandi Negara me­ngadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Kepala BAKIN.

 

 

 

BAB II …

BAB II

SUSUNAN DAN TATA KERDJA

 

Pasal 4

                                 Susunan Organisasi Lembaga Sandi Negara terdiri dari :

                                 a.       Pimpinan Lembaga,

                                 b.       Biro-biro,

                                 c.       Sekretariat Lembaga, dan

                                 d.       Staf Achli.

 

Pasal 5

                                 (1).   Pimpinan Lembaga ialah seorang Ketua Lembga jang dalam melaksanakan tugasnja bertandgung-djawab langsung kepada Presiden.

                                 (2).   Ketua Lembaga Sandi Negara adalah sekurang-kurangnja seorang Achli Sandi jang telah berpengalaman dalam bidang persandian.

                                 (3).   Dalam memimpin Lembaga Sandi Negara, Ketua Lembaga berwenang melakukan kegiatan- kegiatan jang sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Lembaga Sandi Negara serta peraturan perundangan jang berlaku.

                                 (4).   Apabila Ketua Lembaga berhalangan, ditundjuk salah seorang Kepala Biro/Sekretaris untuk mewakilinja.

 

Pasal 6

                                 (1).   Biro-biro merupakan unsur pelaksana terdiri atas :

                                           a.    Biro Pendidikan, bertugas :

                                                  merentjanakan serta melaksanakan kebi­djaksanaan pendidikan untuk tenaga-tenaga sandi dari semua badan-badan persan­dian Pemerintah serta melakukan peneli­tian dan pengembangan mutu/tingkatan pengetahuan sandi.

b. Biro …

                                           b.    Biro Penelitian dan Pengembangan bertu­gas :

                                                  melakukan penelitian dan pengembangan dari bahan-bahan dan sistim-sistim per­sandian, serta memberikan petundjuk-pe­tundjuk tehnisch-cryptografish kepada semua badan-badan persandian Pemerintah termasuk pengawasan pelaksanaannja,

                                           c.    Biro Peralatan, bertugas :

                                                  melakukan pembuatan, penjimpanan, penjediaan serta perawatan/pemeliharaan dan pengawasan atas alat-alat/peralatan persandian dari semua badan-badan persandian Pemerintah,

                                           d.    Biro Keamanan, bertugas :

                                                  melakukan pengawasan serta tindakan-tindakan pengamanan terhadap personil, fi­sik dan komunikasi dari semua badan-ba­dan persandian Pemerintah.

                                 (2).   Tiap-tiap Biro terdiri atas Bagian-bagian masing-masing sebanjak-banjaknja 5 (lima) Bagian jang susunan dan tugasnja akan di atur lebih landjut oleh Ketua Lembaga.

                                 (3).   Tiap-tiap Biro dipimpin oleh seorang Kepa­la Biro jang dalam melaksanakan tugasnja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggung-djawab langsung kepada Ketua Lembaga.

 

Pasal 7

                                 (1).   Sekretariat Lembaga merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunjai tugas untuk menjelenggarakan administrasi umum jang meliputi.

a.         tata-usaha kantor dan urusan dalam

b.        tata-kepegawaian (personalia)

c.        Tata-urusan materiil dan

d.        tata-urusan keuangan.

(2) Sekretariat …

                                 (2).   Sekretariat Lembaga terdiri atas Bagian-bagian sebanjak-banjaknja 5 (lima) Bagian jang susunan dan tugasnja akan diatur le­bih landjut oleh Ketua Lembaga.

                                 (3).   Sekretariat Lembaga dipimpin oleh seorang Sekretaris jang dalam melaksanakan tugas­nja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggung-djawab langsung ke­pada Ketua Lembaga.

 

Pasal 8

                                 Untuk dapat membantu kelantjaran pelaksanaan tugasnja sehari-hari, Ketua Lembaga dapat di bantu oleh sebuah Staf Achli jang bertugas mem­bantu Ketua Lembaga dengan memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan serta bantuan staf lainnja jang bersifat keachlian tech­nis dibidang persandian.

 

Pasal 9

                                 (1).   Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.

                                 (2).   Kepala-kepala Biro, Sekretaris Lembaga dan anggota-anggota Staf Achli Kepala-kepala Bagian dan kesatuari-kesatuan kerdja lainnja diangkat dan diberheritikan oleh Ketua Lembaga.

 

Pasal 10

                                 Anggaran Belandja Lembaga Sandi Negara di bebankan kepada anggaran belandja Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet.

 

 

 

 

 

BAB III …

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 11

                                 Kelengkapan Organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja Lembaga Sandi Negara ditetapkan lebih landjut oleh Ketua Lembaga.

 

Pasal 12

                                 (1).   Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Ke­putusan Presiden ini, akan diatur lebih landjut dengan Keputusan tersendiri.

                                 (2).   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 22 Pebruari 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd.

 

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.