KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 1994

TENTANG

PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Masjid Istiqlal, diperlukan penataan kembali kelembagaan bagi pengelolaan Masjid Istiqlal, sehingga dapat berperan sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah, untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pengaturan pengelolaan Masjid Istiqlal dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL

Pasal 1

Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal dibentuk Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola.

Pasal 2…

Pasal 2

Badan Pengelola bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam di Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ibadah serta kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal;

b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka syiar Islam yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal;

c. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan bangunan, taman, serta segala perlengkapan pendukung Masjid Istiqlal agar tetap berfungsi dengan baik dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia;

d. koordinasi dan kerjasama dengan badan atau lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal untuk kepentingan syiar Islam;

e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan berkenaan dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Presiden.

Pasal 4…

Pasal 4

(1) Badan Pengelola diketuai oleh Menteri Agama.

(2) Anggota Badan Pengelola terdiri dari :

a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama;

b. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;

c. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d. Ketua Majelis Ulama Indonesia.

(3) Ketua Badan pengelola dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 5

Ketua Badan Pengelola dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh badan pelaksana yang bertugas menangani pengelolaan kegiatan di bidang keagamaan dan pengelolaan kegiatan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana fisik Masjid Istiqlal.

Pasal 6

(1) Anggota badan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola.

(2) Ketua badan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengelola.

Pasal 7…

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Masjid Istiqlal yang diatur dalam Keputusan Presiden ini, diperoleh dari subsidi Pemerintah melalui anggaran Departemen Agama dan sumber‑sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua Badan Pengelola.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1979 tentang pengelolaan Masjid Istiqlal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10…

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO